Anggaran Dana Bumdes Pertashop Desa Giri Mulyo Diduga Tidak Sesuai Kriteria

Kerinci- jendelapublik.com. Tata kelola realisasi pengunaan anggaran dana desa bagi masyarakat yang telah dikucurkan oleh pemerintah dituntut untuk dikelola dengan baik, berdasarkan regulasi yang ada. Sehingga pemanfaatan anggaran dana desa akan membawa dampak positif dikalangan masyarakat setempat. 14/02/2020

Dana desa juga bertujuan untuk membantu meningkatkan infrastruktur pembangunan, pemberdayaan mansusia, ekonomi kerakyatan, serta pengembangan kreatifitas masyarakat dengan tata kelola yang baik kreatif dan inovatif.

Satu sisi lain penanggungjawab dalam anggaran dana desa tidak lain dan tidak bukan merupakan tanggung jawab dari Pimpinan Desa yaitu Kepala Desa, hal itu juga tidak luput dari monitoring Dinas terkait maupun Aktifis dan Jurnalis tentang penggunaan anggaran dana desa yang secara umumnya adalah berkaitan dengan Keuangan Negara.

Monitoring dari berbagai pihak terkait dalam pengelolaan anggaran dana desa juga akan meminamilisir terjadinya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) oleh oknum-oknum pemangku jabatan.

Salah satu contoh, Berdasarkan penulusuran Tim LSM GETAR bersama Jurnalis di lokasi. Sangat mengapresiasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Giri Mulyo  Kecamatan Kayu Aro Barat yang bergerak pada bidang Pertashop dengan menggunakan sumber anggaran dana desa tahun 2020.

Selain itu pada satu sisi lain, dalam penulusuran dilokasi. Terdapat suatu kejanggalan dalam anggaran dasar pembangunan Pertashop tersebut, mulai dari ukuran tempat, jenis Pertashop yang dibangun tidak sesuai dengan mekanisme yang ada.

Dari penelusuran dilokasi juga terlihat Pertashop yang dibangun dengan type GOLD sedangkan anggaran dana yang digunakan dalam pembangunan Pertashop berjenis PLATINUM. Selisih penggelapan anggaran dana pembangunan Pertashop milik Bumdes Desa Giri Mulyo juga tidak tanggung-tanggung ditaksirkan mencapai ratusan juta.

Tim LSM GETAR juga sangat mengutuk keras dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa setempat, hal ini tentunya sudah bisa kita arahkan penyelewengan anggaran dana desa secara sengaja yang bertujuan meraup untung guna memperkaya diri.

Baca Juga:  Keterlaluan !!!!..KSM Kades Koto Petai, Wartawan Hanya Mengganggu Desa

selaku penulis juga tetap akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan, bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggaris bawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Islamudin Kepala Desa Giri Mulyo, selaku pengguna anggaran penuh dalam pembangunan Pertashop tersebut, saat beberapa kali dikunjungi untuk dikonfirmasi oleh awak media ini terkesan mengelak dan selalu tidak berada ditempat.

Tidak berhenti sampai disini, Tim juga akan membuat dalam bentuk laporan berdasarkan data otentik yang ada beserta pagu anggaran untuk di usut lebih lanjut keranah hukum, atas dugaan Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Giri Mulyo Kecamatan Kayu Aro Barat.

Jika terbukti bersalah nantinya, Tim juga akan meminta Kepala Desa terkait agar di proses secara hukum dengan sangsi yang ada.

(Tim).

Bagikan :