Diduga Realisasi ADD Beberapa Desa Dalam Kecamatan Sitinjau Laut Bermasalah

Kerinci- jendelapublik.com. Realisasi penggunaan dana desa tahun 2020 yang terdapat dalam beberapa desa dalam kecamatan sitinjau laut (Desa Tanjung Mudo, Desa Koto Sekilan Ambai, Desa Koto Baru Hiang, Desa Hiang Sakti) dipertanyakan. 21/01/2021

Kucuran anggaran dana desa dari pemerintah pusat melalui pemerintah daerah yang tepat guna dan berdaya guna terutama dalam penanganan covid-19 menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam realisasinya untuk pengentasan ekonomi kerakyatan.

Selain itu diharapakan jangan sampai terjadi penyelewengan jabatan yang pada hakikatnya akan timbul manipulasi anggaran yang mengakibatkan terjadinya kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan beberapa banyak oknum pemangku jabatan.

“Yusuf Basri, selaku Ketua LSM GMPKN (Gerakan Masyarakat Pemantau Keuangan Negara) Kerinci dan Sungai Penuh menuturkan ” Berdasarkan investigasi dilapangan bersama sumber yang bisa dipercaya, meminta mengangkat kasus dugaan penyelewengan realisasi anggaran dana desa dibeberapa desa dalam kecamatan sitinjau laut. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena ini menyangkut azas kepentingan orang banyak.

“Salah satunya adanya dugaan penyelewengan anggaran dana desa di desa tanjung mudo penawar oleh PJS, terdapat nama perangkat desa dalam daftar nama penerima BLT, terdapat nama penerima BLT yang sudah meninggal, terdapat nama penerima BLT ganda, PJS tidak melibatkan pengurus Bumdes, pembangunan gedung paud asal jadi, diduga adanya pelatihan  lembaga adat yang fiktif, dan diduga SPJ Fiktif.

“Desa koto sekilan ambai, terjadinya dugaan pengurangan dana penerima BLT bulan oktober, november, desember yang nilainya Rp.300.000/bulan. dari jumlah penerima semula 146 sampai menjadi 14 orang penerima, dana BLT tersebut dikabarkan dialihkan untuk pembangunan fisik, berikutnya terdapat ganda jabatan BPD dan Aparatur Desa, pembangunan fisik  diborongkan kepada Ketua BPD dan secara aturan adalah padat karya.

Baca Juga:  Muhammad Syarif, Sosok Pemimpin Perubahan Maju di Pilkades Talang Kemulun

“Desa koto baru hiang, diduga adanya pemotongan gaji perangkat desa, diduga adanya penyunatan dana karang taruna yang mana didalam SPJ tersebut bernilai 22 juta sementara yang diserahkan cuman  6 juta, penerima BLT terdapat nama istri kades, diduga pembangunan gedung serbaguna diborongkan kepada keluarga terdekat.

“Desa hiang sakti, diduga pelaksana jabatan harian aparatur desa tidak sesuai dengan nama yang tertera di SK perangkat desa, penyandang jabatan bendahara desa diberikan dari pihak keluarga, juga terjadinya pemotongan dana lembaga adat.

“Empat desa terkait juga dikabarkan tidak melibatkan bendahara desa, dari hal diatas Ketua LSM GMPKN selaku penggiat sosial sangat mengutuk keras atas dugaan kejadian tersebut. Andaikata hal ini benar adanya kita juga tidak akan sungkan-sungkan menyeret kasus ini keranah hukum. Hal itu bertujuan agar tegaknya supremasi hukum diwilayah Kabupaten Kerinci dalam pengelolaan realisasi anggaran dana desa”. Tegasnya

Berdasarkan dengan undang-undang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Nomor 14 tahun 2008 menggaris bawahi dengan tebal bahwa, salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada undang-undang diatas,  tentunya kita semua, terutama kalangan lapisan masyarakat setempat. menginginkan transparansi ataw keterbukaan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan nantinya.

Selanjutnya, tidak berhenti sampai disini media ini juga akan mengupas lebih dalam kasus tersebut kepada penyandang jabatan sampai menemukan titik terang. agar terciptanya Penyandang Amanah Arif Dan Bijaksana sesuai yang diinginkan oleh masyarakat.

Indikasi adanya dugaan penyelewengan penggunaan anggaran dana desa tahun 2020 oleh beberapa kepala desa dalam kecamatan sitinjau laut  yang dimaksudkan diatas, sudah dicoba dihubungi oleh Ketua Umum LSM GMPKN (YUSUF BASRI) untuk memperoleh keterangan lebih lanjut agar jangan sampai terjadinya kesalahpahaman, namun tidak membuahkan hasil atau tidak dapat ditemui.

Baca Juga:  Syafril Nursal Ngopi Bareng Bersama Wartawan-LSM Kerinci.

Selain itu demi terciptanya keterbukaan yang lebih sinkron lagi, dengan mengantongi beberapa bukti sebagai dasar atas dugaan penyelewengan anggaran dana desa tahun 2020. Hal ini akan kita serahkan kepada pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Tutupnya

(Tim).

Bagikan :