Diregulasi Dan Pengukuhan Implementasi Penanganan Covid-19 di Kerinci, Sungai Penuh

Opini: Tejja Ari Putma

(Mahasiswa Universitas Negeri Padang)

Kerinci- jendelapublik.com. Memasuki tahun 2020, dunia diguncang oleh wabah Corona Virus  yang menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Sebagai virus ini bisa menyerang sistem pernapasan manusia. 10/10/2021

Penyakit karena infeksi virus ini disebut Covid-19. Virus Corona juga bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian, Hadirnya Corona Virus ini membuat dunia heboh hingga terjadinya perubahan sistem tatanan kehidupan.

Dampak dari Covid-19 telah menimbulkan perubahan tatanan kehidupan Masyarakat, Berbangsa dan Bernegara seperti halnya mengalami perubahan pada pola kehidupan masyarakat dalam kesehariannya.

Kasus Covid-19 di Indonesia setiap harinya kian meningkat menurut data dari Satgas Covid-19, Jumlah positif saat ini mencapai 3.989.060. ini menandakan kasus harian terus meningkat dan Indonesia terus mencatat rekor baru, berbagai upaya juga telah dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatasi penyebaran dan kasus baru, mulai dari sistem LockDown, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hingga diterapkannya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

Tiga hal yang sudah diterapkan tersebut tentunya secara tidak langsung berdampak pada sektor perekonomian jika kita analisis. yang ditandai dengan menurunnya pendapatan masyarakat di era pandemi ini, perusahaan-perusahaan yang mengalami inflasi, UKM yang menurun dikarenakan semua kegiatan perekonomian dibatasi oleh sistem.

Berbagai peraturan yang sudah dilakukan pemerintah pusat harus dilakukan secara struktural hingga ke masyarakat, karena yang kita rasakan pada saat ini banyak setiap peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat diperpanjang, ini menandai tidak berhasilnya pemberlakuan peraturan tersebut, Pemerintah Pusat perlu melakukan aturan yang secara terstruktur yang bersifat penegasan hingga ke desa-desa.

Berbicara mengenai Covid 19 kita tidak hanya cukup dengan yang bersifat intruksi. Setiap keputusan  yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ini akan diintruksikan penegasan ke pemerintah daerah.

Baca Juga:  Ketua Aliansi Bumi Kerinci: Klinik Melati Langgar Peraturan Kementerian Kesehatan

Pemerintah daerah ialah hal yang bersifat urgen dalam menangani Covid-19 berbagai penegasan yang diberlakukan pemerintah daerah kepada masyarakat tentunya akan membawa hasil bagus terhadap covid-19.

Khusus pada tahun 2021 daerah Kerinci dan Sungai Penuh mengalami peningkatan yang sangat drastis terhadap kasus Virus Corona. Menurut informasi yang dipaparkan oleh RRI Jambi “kasus Covid-19 di Kerinci Sungai Penuh mengalami peningkatan yang drastis seperti yang kita lihat di RSUD Mayjen H.Ahmad Thalib banyak tenaga medis yang terpapar Covid-19. Berdasarkan pemetaan dari tim ahli untuk periode 26 Juli – 01 Agustus 2021, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh berada di zona Orange atau daerah dengan risiko sedang penyebaran Covid-19.

Kerinci dan Sungai Penuh belakang ini, kasus Covid-19 terus meningkat berbagai intruksi dari pemerintah pusat yang telah diimplementasikan pemerintah Kabupaten dan Kota Sungai Penuh seperti salah satu ialah PPKM Kerinci dan Sungai Penuh sudah menerapkan PPKM hingga PPKM level 3. Namun jika kita kaji permasalahan dalam diregulasi Pengukuhan Implementasi Penanganan Covid-19 di wilayah Kerinci Sungai Penuh belum menerapkan penegasan kepada masyarakat.

Sebagai contoh, dalam menangani Covid-19 Kota Padang pada tahun 2020 merupakan wilayah zona merah terhadap Covid-19. Namun Pemerintah Kota Padang membuat berbagai aturan ialah lebih menegaskan aturan kepada masyarakat mulai dari diberlakunya LockDown, PSBB dan PPKM Pemerintah membuat aturan yang lebih tegas dengan diberlakukan razia sampai ke pelosok desa atau nagari, jika tidak menggunakan masker didenda.

Pemerintahan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dalam menangani Covid-19, perlu memberlakukan aturan yang serupa, Pemerintahan Kabupaten dan Kota perlu bekerjasama dalam menangani Covid-19. Pada dasarnya Pemerintah telah menerapkan beberapa peraturan, tetapi bagaimana dengan pemerintahan desa. yang menjadi permasalahan sekarang adalah bagaimana pemerintah bisa melakukan Controlling kepada Pemerintah Desa.

Baca Juga:  Pawai Obor Karang Taruna Beringin Jaya Pondok Beringin Semarakkan Malam Idul Fitri

Upaya tepat dan tegas, perlu adanya peninjauan ulang oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk melakukan pengukuhan kembali terhadap Tim Satgas Desa dalam melakukan Implementasi penanganan Covid-19. Bisa menempatkan BABINSA di masing-masing desa untuk melakukan penangan Covid-19 secara tegas.

Dengan satu alasan secara realita, masih banyak masyarakat di desa melakukan aktivitas tanpa mematuhi Prokes (Protokol Kesehatan), Ini merupakan peran Pemerintah Daerah yang selalu melakukan Controlling terhadap Tim Satgas atau Relawan Covid-19 di Masing-Masing desa yang terdapat di Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh.

Selain itu yang paling terpenting untuk dilakukan masyarakat adalah, selalu melakukan Prokes 3 M (Menjaga Jarak, Memakai Masker, Mencuci Tangan). Mudah-mudahan Kasus penyebaran Covid-19 di Kerinci dan Sungai Penuh sudah mengalami penurunan.

Pemerintah dan Tim Relawan Covid-19 tetap bekerja secara solid dalam memantau kegiatan masyarakat sehingga kita berharap Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh minim penularan kasus Covid-19.

(*).

Bagikan :