SPJ Desa Mengapa Dimaharkan…?

Kerinci- jendelapublik.com. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 13 Juni 2021

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Namun, Ada suatu bentuk persoalan menarik, unik, dan bersifat sangat sensitif terkait pengelolaan keuangan anggaran dana desa selalu menjadi topik menarik untuk dikupas.

Berangkat dari kata transfaransi, merupakan suatu bentuk kalimat sederhana namun penuh teka-teki yang perlu kita telusuri.

Kapasitas dan tugas pokok dari struktur beberapa perangkat desa, merupakan motor kendali berjalannya Roda Pemerintahan didalam suatu desa, peran ini juga merupakan suatu bentuk kewajiban yang mesti ditunaikan dalam mengemban tugas sebagai Abdi Rakyat.

Beban tugas pokok berdasarkan bidang yang sudah menjadi kewajiban dalam menjalankan tugas, secara umum adalah amanah yang harus dipikul dan dipertanggung jawabkan dalam bentuk basis kinerja.

Namun demikian, berdasarkan penelusuran dan pengamatan Awak media ini. Ada suatu bentuk kewajiban dan tugas dari salah satu Aparatur Desa yang unik sekali malah seolah diambil alih dan dilakukan dengan sengaja dalam tugas tersebut.

Pengalihan fungsi jabatan tersebut berkenaan dengan keuangan anggaran dana desa juga dilakukan dengan sistematis dan terkesan terencana untuk memanipulasi realisasi anggaran dana desa setiap tahun, dan itu selalu terjadi.

Miris, SPJ dana desa “Dimaharkan” oleh Kepala Desa kepada oknum langganan yang dianggap kompeten dalam hal ini hingga kisaran Rp. 7.000.000 ( tujuh juta rupiah) hingga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Secara tidak langsung dari modus tersebut ada suatu bentuk kesan peremehan jabatan dari Kepala Desa kepada bawahannya yang bertugas sebagai salah satu aparatur desa yang membidangi tugas tersebut, dan boleh dikatakan bisa dan mampu untuk melaksanakannya.

Baca Juga:  Al Haris tetap bertugas Bupati

Satu sisi lain, ada suatu bentuk niat terselubung hingga tidak melibatkan aparatur yang membidangi untuk menjalankan misinya untuk meraup keuntungan dalam bentuk manipulasi anggaran.

“Bukanlah ketidakmampuan salah satu seorang aparatur desa untuk melakukan tugasnya dalam menyiapkan SPJ Anggaran, tapi memang sengaja tidak dilibatkan”.

“Dalam penyususunan SPJ desa kami yang semestinya membidangi tugas itu tidak dilibatkan, dan itu sudah dimaharkan, ungkap beberapa aparatur diberbagai desa kepada awak media ini”

Mahar SPJ desa juga sudah menjadi bisnis empuk bagi oknum jasa pembuatan SPJ desa.

Pertanyaannya, akankah peristiwa ini terus terjadi dan dibiarkan….?

Dari kronologis tersebut, juga wajar terjadi muncul asumsi tidak percaya lapisan masyarakat kepada Pemerintahan Desa yang mengelola penuh Anggaran Dana Desa, yang penanggungjawab penuh adalah KEPALA DESA.

Bahkan juga tidak jarang muncul ditengah publik, terkait dugaan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme yang dilakukan oleh beberapa oknum Kepala Desa yang terkesan memanipulasi anggaran untuk memperkaya dirinya.

Perlu kita garis bawahi, Kepimpinan adalah amanah, Kepimpinan adalah tanggungjawab. Dan Pemimpin terhormat adalah Pemimpin yang bebas dari kata Korupsi.

Dari penulis : Kebanggan Profesi bukanlah semata-mata karena materi, tapi sejauh mana sudah mengabdi.

Sikat Koruptor!!!!!!!!!!!!!

(Doni.JP).

Bagikan :